shaiella azlina

Koordinator BEM se-Jawa Barat dari Universitas Pasundan, Faisal, bercerita awalnya mereka melakukan pertemuan dengan salah satu pimpinan DPR, Pramono Anung. Dalam pertemuan itu, mahasiswa meminta harga bahan bakar minyak (BBM) diturunkan.
Permintaan lain adalah menolak sistem neoliberalisme, imperialisme, dan menurunkan pemerintahan SBY-Boediono. "Pak Pram lalu mencoret tulisan menurunkan SBY-Boediono itu," kata Faisal di DPR, Jakarta, Rabu (14/3).
Faisal menambahkan, karena pencoretan itu, beberapa temannya tak terima. Lantas mereka pun pergi ke lantai dasar Gedung Nusantara III--tempat enam foto presiden dipampang. Enam orang dengan menggunakan pot bunga yang ada di sana, mencoba meraih foto SBY yang digantung di salah satu tiang penyangga gedung.
Saling panggul-memanggul, akhirnya foto SBY bisa diraih. Tapi, tanpa diduga mahasiswa yang meraih foto itu tak mampu menahan bebannya. Dan akhirnya pun jatuh ke lantai hingga figura atasnya pecah. Tak lama kemudian, Pengamanan Dalam (Pamdal) DPR datang. Setelah diinterogasi di ruang Pamdal, para mahasiswa dibawa ke Polda Metro Jaya.(ASW/YUS)

Untuk itu, pemerintah sedang menyusun beberapa rencana kebijakan, di antaranya menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) pada April 2012. Selain itu, pemerintah berencana menaikkan harga tarif dasar listrik pada saat bersamaan.

"Tapi jika DPR menolak, kami siapkan Plan B yaitu menunda kenaikan tarif listrik," kata Wacik, Rabu, 14 Maret 2012.

Wacik menyatakan paham dengan penolakan seluruh fraksi atas usulan kenaikan listrik pada tahun ini. Pemerintah, kata dia, juga tidak mau menambah beban masyarakat dengan menaikkan tarif listrik bersamaan dengan kenaikan harga BBM.

Kenaikan tarif listrik kemungkinan akan ditunda hingga tahun depan. Menunggu situasi negara aman dan tenang pasca kenaikan harga BBM. Rencananya, apabila pemerintah diizinkan menaikkan tarif dasar listrik di 2013 kenaikan yang diajukan akan langsung sebesar 10 persen.
"Tidak perlu bertahap seperti usulan tahun ini, tapi tentu itu masih perlu pembahasan bersama DPR."

Direktur Utama PT PLN (Persero) Nur Pamudji menerima apapun keputusan pemerintah soal tarif listrik. "PLN akan taat atas hasil putusan, saya yakin pemerintah dan DPR juga memikirkan nasib kelistrikan Indonesia."

Ia menjelaskan dari setiap putusan pasti ada konsekuensi yang ditanggung, baik oleh PLN maupun pemerintah. Dampak paling terasa adalah investasi listrik jangka panjang. Kebijakan yang diputus saat ini, biasanya tidak berdampak dalam waktu dekat melainkan dalam 2- 3 tahun mendatang.

PLN, katanya, juga sempat merasakan kebijakan pemerintah yang memutuskan tidak memberikan margin usaha terhadap perusahaan listrik tersebut pada awal tahun 2000-an. Sehingga, biaya produksi yang dibutuhkan sama dengan subsidi yang dikucurkan. Tidak ada investasi sama sekali di tahun tersebut. "Dampaknya dua tahun kemudian PLN harus sering melakukan pemadaman bergilir."